Komitmen Layanan Dasar: Pemkab Bogor Garansi UHC 100 Persen Bagi Warga Mulai 2026

BOGOR RESPONS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan komitmennya untuk menghadirkan jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui penerapan program Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, yang menjadikan pelayanan kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan dua kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Meskipun kondisi fiskal daerah menghadapi keterbatasan, Pemkab Bogor tetap mengambil langkah berani untuk menjamin seluruh warga terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Salah satu kebijakan yang mungkin beberapa kabupaten/kota tidak mengambil langkah yang sama dengan Kabupaten Bogor adalah Universal Health Coverage. Kita Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan UHC 100 persen," tegas Rudy Susmanto saat memberikan keterangan di Cibinong.

Kebijakan ini dijadwalkan mulai terealisasi penuh pada tahun 2026. Guna menyokong program tersebut, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran fantastis mendekati angka Rp1 triliun setiap tahunnya.

"Kami mempersiapkan UHC 100 persen dimulai di tahun 2026. Kami bayar BPJS itu nilainya kurang lebih Rp1 triliun kurang Rp2 miliar per tahun," ungkap Rudy.

Ia menekankan, besarnya alokasi anggaran ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga tidak ada lagi warga yang terkendala akses pengobatan akibat masalah administratif kepesertaan.

Tak hanya menggenjot sektor kesehatan, Pemkab Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor juga menyasar percepatan pembangunan di tingkat desa. Melalui Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, sebanyak 416 desa di seluruh Kabupaten Bogor akan menerima suntikan dana masing-masing sebesar Rp1,5 miliar.

Alokasi dana desa tersebut dirancang multisektor. Selain percepatan pembangunan fisik, anggaran tersebut diwajibkan menyasar sektor sosial dan pendidikan masyarakat.

Diantaranya seperti Program Beasiswa Desa, minimal satu sarjana untuk setiap desa setiap tahunnya. Lalu Insentif Guru Ngaji, yaitu tambahan insentif sebagai bentuk apresiasi bagi tenaga pendidik keagamaan, terakhir Pengembangan Ekonomi dan Sosial bertujuan Penguatan kegiatan kemasyarakatan berbasis desa.

Rudy Susmanto menambahkan, formulasi postur APBD Kabupaten Bogor saat ini benar-benar diprioritaskan untuk memberikan manfaat langsung kepada warga. Setelah dikurangi belanja wajib (mandatory spending), porsi terbesar anggaran disalurkan ke pembangunan desa, jaminan kesehatan, dan sektor pendidikan.

"Buat kami, Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD melihat bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah pendidikan dan kesehatan. Maka pastikan pemerintah mempersiapkan itu," pungkasnya.